KEWENANGAN OJK (untuk Optimalisasi Pengawasan Perbankan)

Penulis :
Dr Agustinus Samosir, M.H
Dr. H. Sardiyo, MM

ISBN : 978-623-8686-25-4

Jumlah Hlm : viii + 176
Ukuran : 15×23 Unesco
Kertas : Bookpaper
Tahun Terbit : 2024
Editor : –

SINOPSIS

Buku ini mengkaji peran dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia dalam mengatasi berbagai hambatan dalam pengawasan sektor perbankan. Dimulai dengan kata pengantar yang menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih penulis kepada berbagai pihak, buku ini kemudian menguraikan definisi, fungsi, dan kebijakan OJK berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011, serta membahas latar belakang pembentukannya yang dipicu oleh krisis keuangan 1997-1998 dan kebutuhan akan lembaga pengawas yang independen. Buku ini juga mengeksplorasi tantangan globalisasi, kompleksitas industri keuangan, konglomerasi lembaga keuangan, serta pentingnya perlindungan konsumen. Di bagian akhir, buku ini menyoroti proses transisi pengawasan dari Bank Indonesia ke OJK, upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas pengawasan, serta peran OJK dalam perekonomian Indonesia. Penulis berharap buku ini menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, dan semua pihak yang tertarik dengan regulasi dan pengawasan sektor jasa keuangan.
Daftar Isi

KATA PENGANTAR………………………………………………………………v
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) INDONESIA……………….1
A. Otoritas Jasa Keuangan ……………………………………………..2
B. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ………………..18
C. Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan …………………………..32
D. Landasan Pemisahan Wewenang Pengawasan antara
Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan…………….33
E. Aspek-Aspek Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan.35
F. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan…………….36
G. Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan……………………………38
H. Nilai-Nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan ……………38
I. Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ……………39
J. Tinjauan Umum Tentang Bank………………………………..72
K. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Antara Bank
Dengan Nasabah ……………………………………………………..93
L. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi
Konsumen ……………………………………………………………….98
HAMBATAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA………………..106
A. Fakta Dan Hambatan Dalam Pengawasan Otoritas Jasa
Keuangan……………………………………………………………….107
B. Experience (Pengalaman)……………………………………….112
C. Knowledge (Pengetahuan) ……………………………………….116
D. Belum terintegrasinya sistem pengawasan sektor pasar
modal, Industri Keuangan Non Bank (IKNB)…………120